Arema Angkat Suara soal Ancaman Mogok Berkompetisi

Bola.com, Malang - Arema FC masuk daftar 15 klub yang mengancam akan menghentikan kompetisi Liga 1 2017. Sebab, manajemen tim berjulukan Singo Edan ini juga merasakan ada beberapa ketidakjelasan dari operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru (LIB). Terutama dalam tiga aspek, seperti bisnis, legal, dan teknis.

Dari tiga aspek tersebut, sisi bisnis paling banyak disorot. Ada tujuh poin yang tertuang dalam rilis yang dikeluarkan Forum Klub Sepak Bola Profesional Indonesia (FKSPI). Intinya, tidak ada transparansi dana.

"Arema termasuk dalam FKSPI karena sama-sama peserta Liga 1 dan seperjuangan. Apa yang disampaikan sebenarnya bentuk saran dan kritik kepada operator agar kompetisi yang berakhir pada November tanpa kendala lagi," jelas media officer Arema, Sudarmaji.

Tidak dimungkiri semua klub termasuk Arema membandingkan dengan gelaran TSC atau turnamen pada tahun-tahun lalu. Waktu itu penyelenggara dinilai sangat profesional. Semua aspek termasuk pembagian subsidi, hak siar, dan yang lain berjalan sesuai kesepakatan awal dan transparan.

Itulah mengapa, klub menginginkan PT LIB setidaknya bisa melanjutkan standar yang ada atau bahkan lebih baik karena Liga 1 merupakan kompetisi resmi pertama setelah PSSI terbebas dari sanksi FIFA.

"Kami yakin PT LIB bisa profesional dengan memenuhi apa yang diinginkan klub karena kompetisi dan klub merupakan aset sepak bola Indonesia. Jadi, aset dan operatornya harus berjalan harmonis," lanjutnya.

Arema dan beberapa klub lain sudah terlanjur mengeluarkan dana besar untuk mengikuti kompetisi. Namun, beberapa jumlah besaran dana yang akan diterima klub tidak transparan.

Selain itu, aspek teknis juga beberapa kali berubah di tengah jalan. Seperti kebijakan pemain muda, wasit asing, dan beberapa aturan lain. Padahal, tim peserta sudah bersiap dengan aturan tersebut sejak awal musim.

Arema termasuk tim yang paling banyak merekrut pemain muda untuk regulasi pemain U-23. Tercatat ada 10 pemain untuk memenuhi aturan itu. Tetapi, operator menghapus kebijakan itu di tengah jalan.