Rio Haryanto Disindir Bos Mercedes, Ini Komentar Sang Ibunda

Oleh Yus Mei Sawitri pada 26 Des 2015, 21:01 WIB
Rio Haryanto

Bola.com, Jakarta - Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati, mengatakan Manor butuh biaya besar untuk operasional di Formula 1 sehingga menerapkan kebijakan menarik dana dari pebalap yang akan bergabung dengan mereka.

Kebijakan yang disebut “pay driver” tersebut berlaku juga untuk Rio Haryanto yang harus menyerahkan dana senilai 15 juta euro (Rp 223 miliar) sebagai syarat bergabung dengan tim yang bermarkas di Inggris tersebut.

Pernyataan Indah tersebut sebagai respons atas sindiran Bos Mercedes, Toto Wolff, terhadap Rio. Menurut Wolff, dana yang dikeluarkan Rio untuk “membeli” kursi Manor jumlahnya terlalu besar.

Saat dihubungi bola.com, Sabtu (26/12/2015), Indah awalnya mengaku tak mengetahui komentar bos Mercedes tersebut. “Apa iya begitu (komentar Bos Mercedes)?” ujar Indah.

“Menurut Manor, mereka butuh biaya cukup besar untuk operasional,” imbuh Indah, menjelaskan mengapa sang putra harus menyetorkan dana senilai 15 juta euro kepada Manor.

Keputusan Manor menerapkan kebijakan pay driver sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Seperti dilansir BBC, pay driver adalah pebalap yang datang membawa sponsor untuk mendapatkan kursi di sebuah tim F1.

Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan tim kecil, salah satunya Manor, karena butuh dana guna mencukupi biaya operasional yang sangat besar untuk berpartisipasi di ajang F1 selama semusim. Sejak masih bernama Marussia, Manor telah menerapkan kebijakan ini dan berlanjut hingga saat ini.

Saat ini, Rio telah resmi menandatangani kontrak dengan Manor. Tapi, kepastiannya tampil di ajang F1 masih menunggu hasil verifikasi otoritas tertinggi F1, Federation Internationale de l'Automobile (FIA), yang kemungkinan turun sepekan setelah Tahun Baru 2016. 

Dari total 15 juta euro yang harus disetorkan ke Manor, Rio baru mengantongi 5 juta euro, yang berasal dari Pertamina. Sisanya masih diusahakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian BUMN.